Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Sekretaris Daerah H.Mustarani Abidin, Inspektur,Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 sekaligus Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP. diikuti Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-indonesia dan Pemerintah Provinsi secara daring melalui zoom meeting dari Ruangan Lebong Command Center (LCC), Selasa, (31/08) Kegiatan ini digelar dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Rakorwasdanas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh Kepala Daerah mendukung MCP Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para Inspektur di masing-masing Daerah agar tersambung dengan sistem MCP. Pengelolaan bersama MCP bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dapat melakukan transpormasi nilai dan praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik. Intervensi yang dapat dilakukan Kemendagri sebagai fungsi Pemerintah dan Pengawasan umum diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi pendapatan Daerah dan manajemen aset Daerah. Tito Karnavian berharap Kepala Daerah terutama Bappeda untuk betul-betul mempelototi perencanaan APBD tingkat 2 agar betul-betul bisa transformasi selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat real ditingkat 2 masing-masing, juga paralel dengan program tingkat 1 dan tingkat Nasional. Untuk Provinsi, selain program tersebut real dibutuhkan oleh Provinsi juga paralel dengan program Nasional.
